Senja News – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan terganggu menyusul pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita. Kepala negara menyinggung rencana berkantor di IKN serta menepis anggapan sulitnya mendulang investasi untuk pembangunan calon ibu kota baru.
Jokowi melakukan kunjungan ke IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dari Selasa hingga Rabu, 4-6 Juni 2024, untuk groundbreaking tahap VI dan meresmikan sejumlah proyek. Pada hari terakhir kunjungannya, mantan Wali Kota Solo ini menjawab soal mundurnya Bambang sebagai Kepala Otorita hingga kesiapan pembangunan IKN tahap pertama. “Ndak, ndak, ndak. Nggak ada masalah,” kata Jokowi saat ditanya apakah mundurnya Bambang akan berdampak pada investasi dan pembangunan IKN.
Gubernur Jakarta 2012-2014 ini masih tidak mau terbuka mengenai pengunduran diri Bambang sebagai Kepala Otorita IKN, yang diumumkan oleh Istana pada Senin, 3 Juni 2024. Jokowi menyebut itu merupakan keputusan pribadi dari mantan Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, Jokowi mengungkit bahwa Bambang telah diberi tugas baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam percepatan pembangunan IKN. Yusuf mengatakan program makan siang dan IKN sulit dijalankan bersama karena keduanya memerlukan anggaran yang besar. “Ini juga karena ketidakpastian megaproyek ini,” katanya kepada Tempo, Senin, 3 Juni 2024.
Pemerintah menetapkan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun, sementara sisanya berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta pihak swasta. Total investasi yang masuk ke IKN sebesar Rp 49,6 triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 institusi yang melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024. Sampai saat ini, belum ada realisasi dana dari investor asing. Pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN. Sebab, hingga tahun ini, total anggaran untuk IKN sejak 2022 sebesar Rp 72,3 triliun.
Terlepas dari ketidakpastian ini, dalam kesempatan yang sama di IKN kemarin, Jokowi mengatakan persiapan HUT RI ke-79 yang direncanakan digelar di Nusantara hampir rampung. Presiden juga mengatakan kantor presiden akan selesai bulan depan saat ditanya kapan bakal bekerja di IKN.
Jokowi menyebutkan Prabowo bisa saja menandatangani surat keputusan pemindahan status Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta yang disahkan Jokowi pada 25 April 2024. Status Ibu Kota Negara tidak akan berganti sebelum Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota.
“Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani,” kata Jokowi pada Rabu di IKN.
4o