Senja News –Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespons wacana pemangkasan subsidi dan kompensasi energi tahun 2025, termasuk subsidi BBM sebesar Rp 67,1 triliun. Wacana ini tercantum dalam rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) era presiden terpilih Prabowo Subianto.
Airlangga menyatakan bahwa implementasi dari langkah reformasi subsidi dan kompensasi ini akan mempertimbangkan usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kita lihat implementasinya yang ditawarkan dari ESDM,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Kamis (30/5/2024).
Rancangan awal APBN yang dimaksud adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dokumen ini telah disusun oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar belanja pemerintahan Prabowo Subianto. Reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diharapkan dapat menghemat anggaran hingga Rp 67,1 triliun dengan pengendalian subsidi BBM Solar dan Pertalite yang lebih tepat sasaran.
Penyaluran BBM Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite saat ini masih belum tepat sasaran, sehingga beban subsidi dan kompensasinya terus meningkat setiap tahun, yang dapat membuat anggaran membengkak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menyatakan bahwa rencana reformasi subsidi dan kompensasi ini masih dalam skala besar dan akan dilakukan melalui pengurangan volume BBM jenis Pertalite dan Solar. “Nggak juga (pemangkasan), nanti kita lihat lah. Ini masih postur besar banget, nanti kita lihat dari pandangan fraksi-fraksi, nanti kita makin pertajam posturnya,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).