Senja News – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait rencana pemangkasan subsidi dan kompensasi energi untuk tahun 2025, termasuk subsidi BBM sebesar Rp 67,1 triliun per tahun. Hal ini tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana reformasi subsidi dan kompensasi tersebut masih berada dalam tahap perencanaan besar. Salah satu strategi yang dipertimbangkan adalah pengurangan volume BBM jenis Pertalite dan Solar.
“Tidak ada keputusan final mengenai pemangkasan. Kita masih melihat dan akan mempertajam rencana ini berdasarkan pandangan fraksi-fraksi di DPR,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Sri Mulyani menambahkan bahwa diskusi juga akan dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar). Dari sana, pihaknya akan melakukan kalibrasi ulang untuk pemerintahan mendatang, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Ke depannya, kita akan kombinasi hasil laporan sementara (lapsem) dan pembahasan di DPR untuk menentukan langkah terbaik pada 2025,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa proyeksi efisiensi sebesar Rp 67,1 triliun tersebut didasarkan pada perhitungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun sebelumnya, nilai tukar (kurs), dan harga minyak.
“Angka ini berasal dari perhitungan APBN sebelumnya, kurs, dan harga minyak yang kita proyeksikan. Namun, ini masih sangat awal dan perlu peninjauan lebih lanjut,” tuturnya.
Sebagai tambahan informasi, dalam dokumen KEM-PPKF 2025 disebutkan bahwa reformasi subsidi dan kompensasi energi diharapkan dapat menghemat anggaran hingga Rp 67,1 triliun. Rencana ini mencakup pengendalian terhadap Solar dan Pertalite dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran.
Penyaluran BBM Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite hingga kini masih belum tepat sasaran. Setiap tahunnya, beban subsidi dan kompensasi terus meningkat, berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran.