Senja News – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, mengungkapkan bahwa 80 persen pemain judi online di Indonesia berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. “Sesuai data, pemain judi online itu masyarakat tingkat menengah ke bawah,” kata Hadi dalam keterangannya, Jumat, 14 Juni 2024. Ia menyebut, mayoritas masyarakat tersebut melakukan deposit bermain judi online dengan nilai Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan sekitar 2,3 juta pemain judi online adalah masyarakat berpenghasilan rendah.
- TNI AD
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengomentari kasus anggota TNI AD dari Perwira Keuangan Brigif 3, Letda R, yang diduga menyalahgunakan anggaran satuannya untuk bermain judi online. “Terkait kasus penyalahgunaan anggaran oleh Letda R, Paku Brigif 3, saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan,” katanya, Kamis, 13 Juni 2024.
- Mengancam Ketahanan Nasional
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa judi online tidak hanya mengancam kesejahteraan masyarakat, tetapi juga ketahanan nasional bangsa. “Ini tak hanya membahayakan kesejahteraan masyarakat, tetapi sudah mengancam ketahanan nasional kita,” kata Muhadjir Effendy di Yogyakarta, Rabu, 12 Juni 2024.
- Satgas Judi Online
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Judi Online tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online akan ditandatangani oleh Pak Presiden karena saya sebagai menteri sudah paraf,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024, dikutip dari Antara.
- Ketua Satgas
Satgas Pemberantasan Judi Online akan dipimpin oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua Satgas. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menjadi Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum, dan Menkominfo Budi Arie sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan. “Ini sudah saya paraf. Jadi, prosedurnya tinggal Pak Presiden. Walaupun belum ada satgasnya, kita sudah bertindak terus, enggak berhenti,” kata Budi Arie.
- Satgas Bukan Tindakan Reaktif
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Soedirman, Agus Raharjo, mengingatkan pemerintah agar pembentukan satgas judi online tidak hanya sebagai reaksi terhadap kasus-kasus viral. “Kalau sifatnya reaksi, nanti akan banyak perpres yang membentuk satgas-satgas,” katanya, Kamis, 13 Juni 2024. Ia menekankan perlunya evaluasi kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan judi online.
- Menyusup ke Mana-Mana
Kemenkominfo berencana untuk berkoordinasi dengan berbagai platform digital dalam upaya pemberantasan judi online. “Saya kira bukan hanya dengan Google, tapi aplikasi lain. Karena konten judi online menyusup ke mana-mana, bukan hanya Google,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, kepada Tempo, Selasa, 11 Juni 2024.
Pemanfaatan AI dalam pemberantasan judi online menggunakan teknik pencegahan atau pre-bunking. Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi telah bertemu dengan Google dan meminta pola kerja pre-bunking untuk mencegah konten judi online sebelum masuk. “Kalau bisa kami cegah masuk, tak perlu diblokir. Blokir itu yang sudah masuk dalam bentuk website dan konten. Paling tidak, pekerjaan memblokir dan menurunkan jadi berkurang. Ini pre-bunking,” katanya.
- OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk memberantas aktivitas judi online dengan membangun sistem untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. “Kami terus meminta bank untuk membangun sistem agar bisa melihat transaksi-transaksi terkait judi online. Sistem harus dibangun,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, di Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 9 Juni 2024.
4o
