Senja News – Pemerintah China merespons usulan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diajukan Hamas dalam setiap perjanjian yang dibuat dengan Israel.
“China akan terus berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengakhiri pertempuran di Gaza secepat mungkin, meringankan situasi kemanusiaan yang kritis, dan menerapkan solusi dua negara,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (13/6).
Media Israel sebelumnya melaporkan adanya perubahan usulan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera oleh Hamas, dengan ketentuan bahwa China, Rusia, dan Turki akan menjadi penjamin dalam setiap perjanjian yang dicapai dengan Israel.
Namun, permintaan tersebut telah ditolak oleh Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyatakan bahwa beberapa perubahan yang diajukan Hamas tidak praktis dan tidak dapat diterima.
“Konflik Gaza telah berlangsung lebih dari delapan bulan. Prioritas utama adalah melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB secara penuh dan efektif, segera mencapai gencatan senjata, melindungi warga sipil, menjamin bantuan kemanusiaan, dan memastikan pembebasan semua orang yang ditawan,” jelas Lin Jian.
Pada Senin (10/6), Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi DK PBB Nomor 2735 tahun 2024, yang menyetujui penyelesaian konflik Israel-Hamas dalam tiga tahap, seperti yang diusulkan oleh Presiden AS Joe Biden pada 31 Mei.
Tahap pertama mencakup gencatan senjata segera dan pembebasan semua sandera, penarikan tentara Israel dari daerah padat penduduk di Jalur Gaza, serta penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman dan efektif di Gaza.
Tahap kedua meliputi pengakhiran permusuhan secara permanen, pembebasan semua sandera yang masih berada di Jalur Gaza, dan penarikan penuh tentara Israel dari Jalur Gaza.
Tahap ketiga mencakup rekonstruksi besar-besaran di Jalur Gaza yang hancur akibat gempuran Israel dan pengembalian jenazah sandera yang meninggal kepada keluarganya.
Resolusi DK PBB menyetujui gencatan senjata akan terus berlangsung jika negosiasi tahap pertama memakan waktu lebih dari enam minggu.
Dewan juga menentang perubahan demografi atau teritori Gaza dalam bentuk apa pun, termasuk tindakan yang berpotensi mengurangi luas wilayah Jalur Gaza.
Resolusi ini disahkan di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 36.600 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 83.000 orang.
Menurut PBB, serangan Israel telah membuat 85 persen penduduk Gaza terusir dari rumah mereka, merusak dan menghancurkan 60 persen infrastruktur, serta menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah
