Senja News – Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe baru saja mengundurkan diri dari jabatan mereka masing-masing sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan penjelasan.
Menurut Luhut, Badan Otorita IKN sebenarnya adalah organisasi yang sangat kuat karena semua aturan pendukung telah tersedia. Dengan landasan hukum yang kuat, segala keputusan dan kebijakan seharusnya bisa diambil dengan mudah. Ia mengisyaratkan bahwa masalah kepemimpinan menjadi alasan mundurnya Bambang dan Dhony.
“Menurut saya, Otorita IKN itu memiliki semua undang-undang yang dibutuhkan untuk menjadi organisasi yang kuat. Mereka bisa membuat keputusan apa saja yang diperlukan. Ini masalah kepemimpinan saja, kita tidak bisa bicara tentang aib orang lain,” kata Luhut dalam sebuah talkshow di Menara Global, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).
Luhut menegaskan bahwa dengan adanya kewenangan yang lengkap dan didukung oleh landasan hukum, seharusnya semua keputusan bisa diambil dengan cepat. Ia mengkritik Bambang dan Dhony karena dianggap tidak berani mengambil keputusan.
“Kan sudah ada semua kewenangan, ya lakukanlah. Saya kesal melihatnya,” ungkap Luhut.
Saat ditanya tentang permasalahan lahan yang belum terselesaikan di IKN, Luhut mengakui bahwa hal tersebut memang menjadi tantangan bagi pemerintah. Ia menyebutkan bahwa ada beberapa kesempatan di mana Bambang, sebagai Ketua Otorita, tidak berani mengambil keputusan.
“Ada beberapa hal yang menurut saya seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat di sana. Tapi kalau tidak bisa membuat keputusan, ya tidak bisa jalan. Sesederhana itu. Kita bisa bicara lebih lanjut di balik layar nanti,” ujar Luhut.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Otorita IKN menggantikan Bambang, dan Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Badan Otorita IKN menggantikan Dhony.
