Senja News – Partai Gelombang Rakyat atau yang lebih dikenal sebagai Partai Gelora, menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal Gelora, Mahfuz Sidik, menyatakan bahwa PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 secara massif melakukan serangan negatif terhadap Prabowo–Gibran, khususnya terhadap Gibran. “Selama proses kampanye, PKS sering kali mengeluarkan narasi yang sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” ujar Mahfuz dalam keterangan resmi pada Senin, 29 April 2024.
Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS sering kali memunculkan narasi yang memecah belah dan mengadu domba masyarakat. Sebagai contoh, Mahfuz menyebutkan bahwa PKS memberi label pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. “Saat Prabowo Subianto memutuskan untuk berdamai dengan Jokowi pada tahun 2019, banyak yang menuduhnya sebagai pengkhianat, terutama dari kalangan pendukung PKS,” katanya.
Mahfuz juga menyatakan bahwa jika PKS memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), hal tersebut akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan basis massa ideologisnya. “Jika PKS merapat ke KIM sekarang dengan alasan bahwa proses politik telah selesai, apakah PKS akan dengan mudah mengabaikan narasi ideologisnya? Bagaimana pendukung fanatiknya akan merespons? Sepertinya ada perpecahan antara elite PKS dan basis pendukungnya,” ungkap Mahfuz.
Hingga saat ini, PKS belum mengambil keputusan resmi mengenai kemungkinan bergabung atau tidaknya dalam pemerintahan Prabowo. Namun, Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, sebelumnya telah memberikan sinyal bahwa PKS bersedia untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. “Pemilihan presiden sudah selesai. Kami ingin berkontribusi bagi bangsa Indonesia setelah berada di luar pemerintahan selama dua periode atau 10 tahun. Jika ada kesempatan, kami siap,” ujar Aboe saat ditemui di acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.
Profil Partai Gelora
Partai Gelora menjadi salah satu peserta dalam Pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Partai ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019 dan dipimpin oleh mantan Presiden PKS, Muhammad Anis Matta. Mayoritas penggagas partai ini adalah mantan pimpinan PKS seperti Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq, Rofi Munawar, dan Achmad Rilyadi. Partai Gelora resmi dideklarasikan dalam acara konsolidasi nasional di Jakarta pada tanggal 10 November 2019.
Partai Gelora didirikan dengan gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia. Gagasan ini pertama kali diungkapkan oleh Anis Matta dalam pidato “Arah Baru Indonesia” di acara Musyawarah Kerja Keluarga Alumni KAMMI di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2018. Pidato ini merupakan kelanjutan dari gagasan “Gelombang Ketiga Indonesia” yang ditulis oleh Anis pada tahun 2014.
Pada tanggal 2 Juni 2020, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum Partai Gelora kepada Ketua Umum Anis Matta. Proses penyerahan SK tersebut disaksikan oleh Direktur Jenderal AHU Cahyo R Muhzar, serta beberapa pimpinan Partai Gelora, termasuk Ketua Umum Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Siddiq, dan ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 34 provinsi.
Selain memiliki badan hukum yang sah, Partai Gelora Indonesia juga telah membentuk kepengurusan di 34 DPW di tingkat provinsi, 445 DPD di tingkat kabupaten dan kota, serta 4.395 DPC di tingkat kecamatan.
Partai Gelora secara
