Senja News – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo pernah menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya untuk meminta Megawati Soekarnoputri menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasto dalam bedah buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971″ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/4).
Menurut Hasto, menteri yang dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Ryaas Rasyid, untuk bertemu dengan Mega.
“Ada seorang menteri … ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi,” kata Hasto.
Hasto tidak menyebutkan nama menteri yang dimaksud. Namun, menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai strategi politik Presiden untuk masa depan 21 tahun ke depan.
Selain PDIP, Jokowi juga berusaha mengambil alih Golkar menurut Hasto. Upaya ini dilakukan sekitar lima hingga enam bulan sebelum pemilu serentak 2024.
“Jadi dalam rangka strategi politik untuk 21 tahun ke depan,” ujar Hasto.
Selain partai politik, Hasto juga mengungkap bahwa Jokowi telah menggunakan aparat pemerintahan untuk kepentingan politiknya menjelang tahun 2024.
Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi bahkan melebihi Presiden Soeharto selama memimpin.
“Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan,” kata Hasto.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan dari pihak Istana atau Presiden Jokowi terkait pernyataan Hasto ini.
