Senja News – PT Taspen (Persero) sebagai pengelola dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri diperlukan untuk ‘memutar’ dana kelolaannya atas asetnya di berbagai instrumen investasi.
Baru-baru ini, dana investasi ini menjadi sorotan karena dugaan korupsi yang melibatkan eks Direktur Utamanya, Antonius Kosasih.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero) pada 8 Maret 2024.
Kosasih diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait kegiatan investasi fiktif di PT Taspen (Persero) TA 2019.
Berdasarkan data audit per 31 Desember 2022 yang diterima CNBC Indonesia, total aset Taspen tercatat sebesar Rp345,7 triliun.
Aset investasi didominasi oleh obligasi pemerintah sebesar 55,6%, deposito 13,2%, dan sukuk 16,5%.
Namun, Taspen cenderung menghindari menaruh dana kelolaannya di instrumen investasi berisiko tinggi.
Hal ini terlihat dari porsi investasi Taspen di Reksadana yang hanya sebesar 7% dan Saham 3,9%.
Sisanya, perusahaan yang dipimpin oleh Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih ini memiliki kepemilikan Surat Utang Jangka Menengah (MTN) sebanyak 1,7% dari total dana investasi,
dan sebagian kecil sisanya terletak di investasi langsung, entitas asosiasi, properti, dan efek beragun aset.
Sekretaris Korporasi PT Taspen, Yoka Krisma Wijaya, menjelaskan bahwa penempatan investasi pada reksadana
harus mematuhi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 52/PMK.02/2021 dan PMK No. 66/PMK.02/2021.
“Taspen telah memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK secara berkala.
Ke depan, Taspen berkomitmen untuk mengoptimalkan tingkat imbal hasil seluruh instrumen investasi,” kata Yoka.
Untuk mencapai target hasil investasi, Taspen telah mengurangi portofolio saham dan reksadana pada tahun 2022.
Pada saat itu, total transaksi penjualan instrumen saham milik Taspen sebesar Rp15,7 triliun, sementara pembelian sahamnya sebesar Rp12,5 triliun.
Dengan begitu, Taspen membukukan net sell sebesar Rp3,2 triliun, dengan Yield On Investment sebesar 10,7%.
Adapun untuk reksadana, selain karena realized gain atau aksi ambil untung yang dilakukan untuk pencapaian hasil investasi,
terdapat instrumen Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang jatuh tempo dan pelunasan yang dipercepat sehingga Taspen memperoleh imbal hasil lebih awal.
Yoka meyakini bahwa tidak ditemukan penurunan nilai investasi pada instrumen saham dan reksadana berdasarkan hasil audit.
“Adanya penjualan saham dan pencairan reksadana menyebabkan jumlah saham dan reksadana yang tersisa menjadi berkurang,
sementara instrumen investasi lainnya seperti deposito dan obligasi mengalami kenaikan.
karena, pendapatan yang diperoleh perseroan dari penjualan saham dan reksadana langsung direinvestasikan pada instrumen investasi lainnya,” tambah Yoka.
Yoka Krisma Wijaya menegaskan bahwa pembayaran uang pensiun ASN akan tetap dilakukan seperti biasa,
meskipun eks direktur utamanya tersangkut dalam kasus dugaan korupsi.