Senja News – Setidaknya 14 mayat ditemukan di daerah kelas atas di pinggiran Port-au-Prince, ibu kota Haiti, ketika gelombang kekerasan dari geng kriminal terus berlanjut.
Upaya internasional untuk mengisi kekosongan politik di negara itu, setelah Perdana Menteri Ariel Henry mengundurkan diri, semakin dipercepat.
Serangkaian tindakan kekerasan oleh geng kriminal bersenjata di Haiti selama beberapa minggu terakhir telah menciptakan kekacauan di negara tersebut.
Menurut laporan AFP, warga setempat mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui penyebab kematian dari 14 mayat yang ditemukan.
Namun, diketahui bahwa daerah Laboule dan Thomassin, yang terletak di pinggiran Petion-Ville, telah diserang oleh apa yang mereka sebut sebagai penjahat bersenjata.
Para saksi mata mengatakan bahwa anggota geng kriminal menyerang sebuah bank, sebuah pompa bensin,
dan rumah-rumah di daerah tersebut. Suara tembakan terus terdengar di daerah Petion-Ville hingga sore hari.
“Mereka datang mengenakan penutup wajah di mobil, sepeda motor, bahkan menggunakan ambulans mereka sendiri,
lalu mereka menyerang penduduk Petion-Ville,” kata salah satu penduduk setempat bernama Vincent Jean Robert kepada AFP.
“Saya sedang mengendarai sepeda motor ketika mereka datang dan mulai menembaki.
Kami tidak tahu apakah mereka penjahat atau polisi,” ujar seorang tukang ojek bernama Cadet kepada AFP.
Dia menduga para korban tewas adalah orang-orang yang keluar pada tengah malam untuk “mencari makanan bagi anak-anak mereka”.
Di tengah kekerasan pada Senin (18/3) pagi, seorang hakim setempat berhasil lolos dari serangan yang menyerang rumahnya.
Haiti telah dilanda kerusuhan dan gelombang kekerasan selama tiga minggu terakhir,
yang dipicu oleh geng kriminal bersenjata yang mengklaim ingin menggulingkan PM Henry.
Pekan lalu, PM Henry setuju mengundurkan diri, membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan sementara,
menyusul tekanan dari negara-negara tetangga Haiti, termasuk badan regional CARICOM dan Amerika Serikat (AS).
Situasi di negara itu masih tegang dan mengerikan bahkan ketika Washington, pada Senin (18/3), menyuarakan harapan agar badan transisi yang memimpin negara tersebut,
yang dibentuk dalam pertemuan krisis sepekan lalu, bisa siap “secepatnya hari ini” — meskipun belum ada pengumuman resmi.
“Saya memahami bahwa para pemangku kepentingan Haiti hampir menyelesaikan keanggotaan dan masih melakukan diskusi aktif
dengan para pemimpin CARICOM sehubungan dengan pembentukan Dewan Transisi Kepresidenan,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel.
“Pengumuman dewan ini, kami meyakini, akan membantu membuka jalan bagi pemilu yang bebas
dan adil serta pengerahan Misi Dukungan Keamanan Multinasional,” sebutnya,
merujuk pada pasukan yang didukung PBB dan dipimpin Kenya yang bertujuan menciptakan stabilitas di Haiti.
Dewan transisi tersebut akan beranggotakan tujuh anggota pemberi suara dan dua anggota pengamat, yang mewakili spektrum luas di Haiti dan diasporanya.
Dewan itu akan bertugas menunjuk pemerintahan sementara sebelum pemilu digelar — Haiti terakhir menggelar pemilu tahun 2016 lalu.
