Senja News – Sejumlah profesor besar dari Universitas Indonesia menegur Presiden Joko Widodo terkait praktik politik gentong babi (pork barrel politics) melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).
Teguran ini menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan oleh para akademisi se-Jabodetabek dalam Seruan Salemba. Mereka memberikan peringatan kepada Jokowi mengenai beberapa penyimpangan kekuasaan yang terjadi.
“Instrumentalisasi bansos sebagai politik gentong babi, dengan dalih untuk membantu rakyat miskin, terlihat seperti pembenaran terhadap kemiskinan,” ungkap Profesor Besar UI, Valina Singka Subekti, di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, pada Kamis (14/3).
Para akademisi menekankan bahwa Jokowi seharusnya fokus pada upaya pengentasan kemiskinan dengan memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor. Hal ini juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penduduk usia muda.
Seruan Salemba juga mengkritik sikap pemerintah terhadap intimidasi yang dialami oleh pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Mereka berpendapat bahwa tindakan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan kekerasan simbolik merupakan awal dari kekerasan psikologis, termasuk intimidasi.
“Seperti yang dialami oleh para profesor besar di berbagai universitas, terutama di Jawa Tengah, setelah menyampaikan pendapat mereka,” ungkap Valina.
Dalam konteks yang sama, Profesor Besar UI, Sulistyowati Irianto, menyoroti kewajiban konstitusional Jokowi untuk mematuhi hukum dan menjaga independensi peradilan.
“Namun, dalam kenyataannya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan melalui manipulasi hukum dan politisasi yudisial, yang mengancam demokrasi. Perubahan aturan dan kebijakan yang merugikan upaya pemberantasan korupsi dan hak-hak rakyat,” ujar Sulis.
Kritik serupa juga pernah disampaikan oleh akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Petisi Bulaksumur.
Mereka mengkritik Jokowi atas berbagai penyalahgunaan kekuasaan selama masa jabatannya sebagai presiden.
Mereka menyoroti pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi (MK); campur tangan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berlangsung; dan pernyataan kontradiktif Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik yang berkisar antara netralitas dan keberpihakan.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan yang menyimpang yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” ucap Profesor Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, DIY, pada Rabu (31/1).
