Senja News – Pada Kamis (7/3/2024), pemerintah Haiti mengumumkan perpanjangan status darurat di sekitar Port-au-Prince selama satu bulan lagi karena ancaman geng kriminal bersenjata terhadap kestabilan pemerintahan.
Badan urusan kemanusiaan PBB memperingatkan bahwa sistem kesehatan Haiti hampir colaps, menghadapi kekurangan staf, peralatan, tempat tidur, obat-obatan, dan darah untuk merawat korban luka tembak. Reuters melaporkan pada Jumat (8/3) bahwa dua lusin truk membawa peralatan penting, persediaan medis, dan makanan terjebak di pelabuhan ibu kota, dengan layanan transportasi laut dari WFP dihentikan karena alasan keamanan.
Status darurat diumumkan pertama kali pada Minggu (3/3) setelah kekerasan meningkat, pembobolan dua penjara, dan puluhan ribu orang melaporkan mengungsi. Saat itu, Perdana Menteri Ariel Henry tengah di Kenya, membahas pengiriman pasukan internasional untuk menanggulangi geng kriminal bersenjata.
Pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS, Brian Nichols, mengungkapkan bahwa Henry, yang berada di Puerto Rico sejak Selasa (5/3), berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis. Dalam pembicaraan intensif, Blinken membahas perlunya percepatan transisi menuju pemerintahan yang lebih inklusif.
Henry diyakini tidak mampu atau enggan kembali ke Port-au-Prince, di mana baku tembak terjadi di sekitar pusat transportasi utama, termasuk bandara internasional.
Berdasarkan pernyataan pemerintah, status darurat di Departemen Ouest diperpanjang hingga 3 April, dengan jam malam setiap malam hingga 11 Maret. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan ketertiban dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan situasi.
Status darurat melarang semua bentuk protes publik, siang dan malam, serta memberikan wewenang kepada pasukan keamanan untuk menggunakan segala cara sesuai hukum guna menegakkan jam malam dan menangkap pelanggar.
Di Port-au-Prince pada Kamis, gudang makanan dijarah dan mobil terbakar menyusuri jalan-jalan. Dengan ditutupnya pompa bensin, masyarakat membeli bensin dari pedagang kaki lima dengan wadah plastik.
Seorang pria bernama Marckenson menggambarkan situasi sebagai kritis, dengan masyarakat kesulitan menjalankan bisnis, anak-anak tidak bisa bersekolah, dan pedagang tidak bisa beraktivitas di pasar. Keberatan dalam Penyaluran Bantuan
Kelompok bantuan Medecins Sans Frontieres (MSF) memperkirakan setidaknya 2.300 orang tewas dalam kekerasan di tahun 2023 di lingkungan Port-au-Prince, Cite Soleil, yang menjadi rumah bagi 9% populasi ibu kota.
“Skala kekerasan sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi,” ungkap MSF.
Kelompok bantuan tersebut hari sebelumnya membuka kembali klinik darurat di ibu kota, yang sebelumnya ditutup karena serangan terhadap ambulans yang mengakibatkan kematian seorang pasien di jalan.
Situasi di lapangan semakin sulit bagi kelompok transportasi dan bantuan. Layanan transportasi laut WFP yang ditangguhkan saat ini menjadi satu-satunya sarana untuk mengirimkan makanan dan persediaan medis dari Port-au-Prince ke wilayah lain di Haiti. Pelabuhan Kargo Ditutup
Media lokal melaporkan bahwa orang bersenjata masuk ke pelabuhan kargo utama, CPS, dan merampok kontainer. CPS mengonfirmasi bahwa mereka menjadi target sabotase dan vandalisme, memaksa mereka menghentikan layanan.
Pada Rabu (6/3), Ketua Komunitas Karibia (CARICOM) mengatakan bahwa para pemimpin regional terus berdiskusi dengan perwakilan pemerintah dan oposisi, namun belum mencapai konsensus mengenai langkah selanjutnya.
Henry, yang mengambil alih tanpa proses pemilu, mulai berkuasa setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise. Dia terus menunda pemilu dengan alasan membangun keamanan sebelum menyelenggarakan pemilihan yang bebas dan adil.
Martine Moise, janda Presiden Moise yang didakwa bersama sekitar 50 orang lainnya karena terlibat dalam pembunuhan suaminya pada 2021, menyatakan Haiti terpuruk karena penguasa ingin menyalahkan korban sementara pembunuh berusaha mempertahankan kekuasaan.
Geng kriminal bersenjata terus memperluas pengaruh dan wilayah mereka sejak kematian Moise, mengumpulkan kekayaan dari penculikan dengan sebagian besar senjata api yang, menurut PBB, diselundupkan dari Amerika Serikat.
