26.3 C
Jakarta
18 April 2024
Senja News
NasionalPolitik

Pimpinan DPR Diminta Tidak Menghambat Penggunaan Hak Angket

Senja News – Wacana penggunaan sebagai alat untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi pada telah mencapai ruang sidang paripurna . Pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, , pada Selasa (5/3/2024), tiga anggota dewan dari fraksi (parpol) berbeda dengan tegas menyuarakan urgensi penggunaan hak angket.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (), Aus Hidayat Nur, menjadi salah satu yang pertama kali mengungkapkan kekhawatiran akan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa langkah perlu diambil oleh DPR RI untuk membuktikan atau membantah praduga yang muncul di masyarakat terkait dugaan kecurangan tersebut.

Langkah selanjutnya disampaikan oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (), Luluk Nur Hamidah. Baginya, anggota dewan memiliki tanggung jawab moral untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang mungkin terjadi pada kontestasi elektoral pada tanggal 14 . Menurutnya, integritas pemilu harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi.

Aria Bima, anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, menyampaikan dorongan serupa untuk menggunakan hak angket. Ia menekankan bahwa DPR RI sebagai lembaga legislatif harus berani memberikan koreksi dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pemilu di , terutama mengingat akan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.

Meskipun beberapa anggota DPR RI dari Fraksi dan Partai menolak usulan penggunaan hak angket, mereka disuarakan oleh Kamarussamad dan Herman Khaeron, pimpinan DPR RI diminta agar tidak menghambat penggunaan hak angket tersebut. Kedua anggota tersebut berpendapat bahwa aspirasi masyarakat yang lebih mendesak adalah terkait pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket.

Terkait pro dan kontra usulan penggunaan hak angket, Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa respon tidak perlu disampaikan dalam forum itu, karena pengajuan hak angket memiliki mekanisme tersendiri. Meski begitu, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan (), Titi Anggraini, berharap pimpinan DPR RI tidak menghalangi penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan 2024. Ia menekankan bahwa penggunaan hak angket merupakan bagian dari upaya mendapatkan dukungan yang lebih luas dan mengingatkan agar tidak ada upaya dari pimpinan DPR RI untuk menghalangi realisasi usulan hak angket.

Pos Terkait

Kepuncak Joko Anwar dalam Penulisan Cerita di “Siksa Kubur”

Wahyuni Wahyuni

Selebgram Jaksel Sudah 4 Kali Coba Bunuh Diri tapi Gagal, Ungkap Polisi

Wahyuni Wahyuni

Tentang Lily: Aku yang Mengadzaninya

Wahyuni Wahyuni

Upah Tak Dibayar, Motif Tukang Kebun Bunuh dan Mencor Pria di Bandung Barat

Wahyuni Wahyuni

Sanksi Penggunaan Pelat TNI Palsu dalam Kasus Sopir Toyota Fortuner yang Arogan di Tol

Wahyuni Wahyuni

Polisi Penemu Rp 100 Juta Milik Pemudik Diberi Beasiswa Sekolah Perwira

Wahyuni Wahyuni
Memuat....