Senja News – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah mengajukan usulan untuk menurunkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 1 persen pada Pemilu 2029. Angka tersebut diperoleh melalui penerapan rumus model Taagepera, yang mempertimbangkan jumlah daerah pemilihan (dapil) dan kursi yang tersedia.
Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa penerapan rumus tersebut pada Pemilu DPR menghasilkan angka ambang batas parlemen optimal sebesar 1 persen. Usulan ini muncul sebagai alternatif dari ambang batas sebelumnya yang mencapai 4 persen, yang dianggap terlalu tinggi dan menyebabkan banyak suara terbuang.
Konsep suara terbuang merujuk pada suara partai politik yang tidak dapat mencapai ambang batas parlemen. Saat ambang batas 4 persen diterapkan pada Pemilu 2009, suara terbuang mencapai 19 juta suara. Pada Pemilu 2014, angka tersebut turun menjadi 2,9 juta suara, tetapi melonjak kembali pada Pemilu 2019 menjadi 13,5 juta suara.
Titi menyatakan bahwa ambang batas parlemen 1 persen, meskipun masih menghasilkan suara terbuang, akan lebih terkendali karena telah dihitung secara optimal. Usulan ini memiliki tujuan untuk menyaring partai politik yang memiliki dukungan signifikan, sambil mengurangi jumlah suara terbuang agar hasil pemilu tetap proporsional.
Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4 persen akan tetap berlaku pada Pemilu 2024, MK juga menyatakan bahwa ambang batas parlemen bersyarat untuk Pemilu 2029. Untuk menjaga keberlakuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2029, DPR dan pemerintah perlu mengubah aturan, dengan memperhatikan keberlanjutan dan penyederhanaan partai politik.
