26.3 C
Jakarta
18 April 2024
Senja News
NasionalNewsPolitik

Dasar Hukum Pemberian Jenderal Kehormatan kepada Prabowo: Sejarah, Prosedur, dan Kontroversi

Senja News – Pemberian pangkat Kehormatan kepada Menteri Pertahanan, Subianto, oleh memunculkan perdebatan dan kontroversi di kalangan sipil. Namun, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, bersikeras bahwa pemberian tersebut telah melalui prosedur yang ditetapkan.

Menurut Agus, pada tahun 2022, Prabowo telah dianugerahi tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama. Anugerah ini disebut telah melalui proses pengusulan, verifikasi, dan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Nomor 13/Tk/Tahun 2022.

“Sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/34/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, Bintang Yudha Dharma Utama ini hanya diberikan kepada Menhan dan Panglima TNI,” jelas Agus.

Menurutnya, Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan mengatur implikasi dari anugerah yang diterima Prabowo. Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa setiap penerima gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.

Ayat 3 pasal yang sama menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa, pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala, dan/atau hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Agus berpendapat bahwa Prabowo berhak mendapat kenaikan pangkat secara istimewa. “Sesuai Pasal 33 ayat 1 dan 3, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009, Bapak Prabowo Subianto berhak diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa,” kata Agus.

Dengan merujuk pada peraturan tersebut, Agus kemudian mengeluarkan Surat Panglima TNI Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang merekomendasikan penganugerahan Kehormatan kepada Prabowo.

“Pada hari ini Presiden memberikan Kenaikan Pangkat Secara Istimewa kepada Menhan bapak Prabowo Subianto sesuai Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan,” ujar Agus.

Namun, kritik terhadap pemberian pangkat ini muncul dari berbagai pihak, termasuk SETARA Institute. SETARA menyatakan bahwa kenaikan pangkat kehormatan tersebut tidak sah dan Menurut SETARA, UU Nomor 34 tahun 2024 tentang Indonesia tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran.

“Bintang sebagai pangkat untuk Perwira Tinggi hanya berlaku untuk TNI aktif, bukan purnawirawan atau pensiunan,” ungkap SETARA.

SETARA juga merujuk pada UU No 20 Tahun 2009 dan menyatakan bahwa bintang yang dimaksud dalam UU tersebut adalah bintang sebagai Tanda Kehormatan, bukan sebagai pangkat kemiliteran perwira tinggi bagi purnawirawan militer.

Kritik juga datang dari anggota Komisi I RI, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin. Menurutnya, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi, dan aturan kepangkatan di lingkungan TNI diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kontroversi ini membawa dampak pada pemahaman masyarakat tentang dasar pemberian pangkat kehormatan, yang masih menjadi perdebatan terbuka di berbagai lapisan masyarakat.

Pos Terkait

Kepuncak Joko Anwar dalam Penulisan Cerita di “Siksa Kubur”

Wahyuni Wahyuni

Selebgram Jaksel Sudah 4 Kali Coba Bunuh Diri tapi Gagal, Ungkap Polisi

Wahyuni Wahyuni

Tentang Lily: Aku yang Mengadzaninya

Wahyuni Wahyuni

Upah Tak Dibayar, Motif Tukang Kebun Bunuh dan Mencor Pria di Bandung Barat

Wahyuni Wahyuni

Polisi Periksa Pacar Selebgram Jakarta Selatan yang Bunuh Diri Sambil Live IG

Wahyuni Wahyuni

Sanksi Penggunaan Pelat TNI Palsu dalam Kasus Sopir Toyota Fortuner yang Arogan di Tol

Wahyuni Wahyuni
Memuat....