Senja News – Bank Dunia memberikan pandangannya terhadap program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo–Gibran. Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, pemerintah perlu merencanakan program tersebut dengan matang, terutama dalam hal anggaran.
Dalam pernyataannya di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kahkonen menekankan pentingnya penetapan bentuk dan sasaran program, serta perbandingannya dengan sumber daya yang tersedia saat ini. “Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara pada Selasa (27/2).
Hingga saat ini, Bank Dunia masih menunggu rincian lebih lanjut mengenai program makan siang gratis dari pemerintah. Kahkonen menyoroti pentingnya persiapan yang matang, sejalan dengan kebijakan defisit fiskal yang telah ditetapkan oleh Indonesia, yakni sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Program makan siang dan susu gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran telah dibahas dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Program ini dijanjikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah stunting dan akan menyasar berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari pra-sekolah hingga pesantren.
Dalam visi-misi mereka, Prabowo-Gibran juga menyebutkan bahwa bantuan gizi akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Dengan target lebih dari 80 juta penerima manfaat dan cakupan 100 persen pada tahun 2029, program ini menjadi bagian dari agenda mereka jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.
Meskipun belum resmi menjadi pemenang, pemerintah sudah mulai merencanakan pelaksanaan program makan siang gratis dengan memasukkannya ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam rapat kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa defisit untuk APBN 2025 telah dirancang dengan mempertimbangkan program-program yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih. Defisit tersebut diperkirakan akan berkisar antara 2,45 persen hingga 2,8 persen dari PDB.
