Senja News – Program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo–Gibran masih dalam tahap yang kurang jelas, terutama dalam hal anggaran yang belum sepenuhnya terperinci. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa program tersebut tidak akan memberatkan keuangan negara meskipun membutuhkan anggaran besar sekitar Rp450 triliun jika dijalankan secara penuh.
Menurut Budiman, program makan siang gratis ini akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun pertama, diperkirakan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun-Rp120 triliun, di mana setengahnya akan dibiayai dari APBN.
“Anggaran APBN yang diperlukan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan hanya sekitar Rp50 triliun‐Rp60 triliun,” katanya.
Sisanya, menurut Budiman, akan diperoleh dari penghematan hasil konsolidasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, dan koperasi. Ketiga lembaga ini diharapkan dapat menyusun kebutuhan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program makan siang gratis tersebut.
“Dengan pendekatan gotong royong produksi pangan seperti ini, diperkirakan akan terjadi penghematan hingga 40 persen‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN,” jelas Budiman.
Namun, upaya konsolidasi yang dimaksud belum dijelaskan secara rinci, terutama terkait cara menghemat sisa dana yang dibutuhkan. Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai program ini masih dalam tahap eksplorasi dan tampaknya belum cukup jelas.
Menurut Ronny, jika menggunakan anggaran dari BUMDes, UMKM, dan koperasi, pada dasarnya masih menggunakan uang negara karena ketiga lembaga tersebut masih bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat.
“Ketiga kelembagaan tersebut tidak akan tiba-tiba memiliki anggaran total Rp60 triliun tanpa bantuan resmi dari negara yang ditujukan untuk ketiga lembaga tersebut,” ujarnya.
Ronny menyarankan agar tim Prabowo-Gibran merencanakan program ini dengan matang dan transparan mengenai skema dan sumber anggaran yang dibutuhkan. Menurutnya, hal ini akan memberikan kepastian kepada publik dan memungkinkan mereka untuk menilai program tersebut.
“Sangat penting untuk merencanakan program ini secara matang dan terbuka, agar publik dapat menilai dan memahaminya dengan baik,” tambahnya.
Ronny juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahwa penerima manfaat dari program ini adalah anak-anak yang secara aktif bersekolah setiap hari. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran dan efektif dalam memenuhi nutrisi anak-anak untuk mendukung pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan.
