Senja News – Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengambil langkah tegas dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai bidang untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam pernyataan resmi, Wakil Ketua TPDK Heny Yosodiningraat mengungkapkan bahwa tim ini kini diperkuat oleh pakar yang memiliki kredibilitas di bidang hukum, audit forensik informasi dan teknologi, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi.
“Kami mengapresiasi antusiasme yang tinggi dari para pakar, kelompok pro demokrasi, ahli forensik IT, dan semua pihak yang turut membantu mengidentifikasi, menginvestigasi, dan mengungkapkan berbagai kecurangan yang bersifat TSM ini,” ungkap Henry dalam siaran pers pada Senin (19/2/2024).
Heny menjelaskan bahwa tim khusus ini sedang menyelidiki hubungan antara kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dengan perilaku pemilih, yang diduga dapat menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Dia menambahkan bahwa tim TPDK secara kritis menilai kerusakan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai yang terburuk sejak era Reformasi.
“Perjuangan kami adalah untuk mengembalikan kedaulatan rakyat melalui prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan,” tegas Henry. Sementara itu, Ketua TPDK Todung Mulya Lubis mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam mengungkap dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. “Kami membuka diri terhadap partisipasi dari seluruh anak bangsa yang ingin berkontribusi mengungkapkan kecurangan pada Pilpres 2024 ini,” kata Todung.
Menurut Todung, partisipasi masyarakat sangat penting agar Indonesia dapat kembali ke jalur demokrasi sesuai aturan hukum atau rule of law. Ia juga menekankan bahwa perjuangan ini dilakukan untuk memastikan demokrasi berpusat pada kedaulatan rakyat, bukan pada demokrasi yang hanya mengejar kekuasaan tanpa aturan. Todung menyoroti pentingnya upaya ini, terutama dengan adanya pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia pada November 2024 mendatang.
“Jika kita tidak menempuh perjuangan ini, kita berpotensi menghadapi ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di masa depan,” tambahnya. TPDK sendiri dibentuk sebagai respons terhadap kesepakatan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.
