33.1 C
Jakarta
15 April 2024
Senja News
NasionalNewsPolitik

Analisis Putusan DKPP Terkait Pelanggaran Etik oleh Ketua KPU dan Komisioner KPU

Senja News –  Dewan Kehormatan Penyelenggara () baru-baru ini mengeluarkan putusan terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (), Hasyim Asy'ari, dalam menerima pendaftaran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada . Putusan ini membuka ruang diskusi luas di tengah persiapan pemungutan suara yang tinggal tujuh hari lagi.

Menurut majelis hakim DKPP yang dipimpin oleh Ketua DKPP Heddy Lugito, Hasyim Asy'ari bersama anggota KPU lainnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Namun, tanggapan dari pihak terkait, termasuk Hasyim Asy'ari sendiri, menunjukkan sikap yang beragam terhadap putusan ini.

Respons Ketua KPU

Hasyim Asy'ari memberikan tanggapan yang terbilang minim saat dimintai komentar terkait keputusan DKPP. Dia menegaskan bahwa dirinya telah memberikan jawaban dan keterangan saat dipanggil . Ketika ditanya mengenai integritas KPU yang dipertanyakan, Hasyim menolak untuk berkomentar lebih lanjut, hanya menyatakan, “Yang penting , kerja, kerja terus.”

Tanggapan Gibran Rakabuming Raka

Raka, yang merupakan calon wakil presiden dari pasangan Subianto, memberikan respons yang sangat singkat. Gibran menyatakan bahwa pertanyaan terkait putusan DKPP sudah dijawab sebelumnya, dan akan ditindaklanjuti. Tanggapan singkat ini menciptakan tanda tanya mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil oleh tim kampanye pasangan tersebut.

Perspektif Bawaslu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (), Rahmat Bagja, bahwa putusan DKPP terkait pelanggaran etik oleh Hasyim menyatakan Asy'ari tidak memiliki keterkaitan dengan status Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Bagja menekankan bahwa putusan DKPP lebih berfokus pada profesionalisme pribadi Hasyim. Meskipun menghormati keputusan tersebut, Bawaslu tidak memiliki kewenangan lebih terkait dengan KPU.

Perspektif Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara dari Gadjah Mada (), Zainal Arifin Mochtar, memberikan perspektif unik terkait putusan DKPP. Dia mengajak sipil untuk melaksanakan “KUDETA konstitusional” melalui proses Pemilu 2024. Pernyataan ini sebagai respons terhadap anggapan bahwa putusan DKPP terlalu lambat dan tidak dapat mempengaruhi pemilihan calon.

Zainal menegaskan bahwa pemilu adalah proses demokratis yang memungkinkan perubahan konstitusi. Meskipun merespons putusan DKPP dengan keprihatinan, Zainal menekankan pentingnya tetap fokus pada proses pemilu dan mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil untuk mengawasi pemilu agar terhindar dari kecurangan.

Kesimpulan

Putusan DKPP ini membuka sejumlah pertanyaan dan respons dari berbagai pihak terkait persiapan menuju pemungutan suara Dalam menjelang pemilu yang semakin dekat, peran lembaga pengawas, tanggapan calon, dan partisipasi masyarakat sipil akan menjadi faktor penentu dalam memastikan kelancaran dan keadilan proses demokratis ini.

Pos Terkait

Polisi Terapkan One Way Arah Puncak Bogor Pagi Ini

Wahyuni Wahyuni

Marsda Purnawirawan Asep Adang Angkat Bicara Terkait Keterkaitan Namanya dengan Pengemudi Fortuner Berplat TNI

Wahyuni Wahyuni

Bentrok TNI AL dengan Brimob di Sorong, yang Menyebabkan 5 Anggota Terluka, Ternyata Akibat Salah Paham

Wahyuni Wahyuni

Arus Kembali di Tol Japek 2, Kendaraan Mandek Selama 5 KM

Wahyuni Wahyuni

Waspada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Jangan Datang ke Jakarta Hanya untuk Mengubah KTP dan Kembali Lagi

Wahyuni Wahyuni

Penampakan Macetnya Puncak di Libur Lebaran: Jalan Tol Berubah Menjadi Lapak Dagang

Wahyuni Wahyuni
Memuat....