Daftar isi
Senja News – Senin, 5 Februari, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjadi saksi peristiwa penting ketika Rektor UMS, Sofyan Anif, dan puluhan Guru Besar UMS, memimpin pembacaan Maklumat Kebangsaan di Gedung Siti Walidah, Kompleks Kampus UMS. Maklumat tersebut mencuatkan keprihatinan terkait perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya menyoroti praktik politik nepotisme yang dianggap tidak netral dalam konteks Pilpres 2024.
Tinjauan Terhadap Maklumat Kebangsaan UMS
Guru Besar Fakultas Hukum UMS, Aidul Fitri Ciada Azhari, yang juga mantan Ketua Komisi Yudisial (KY), membacakan delapan poin Maklumat Kebangsaan. Isinya mencerminkan keresahan dan keprihatinan civitas academica UMS terhadap kondisi demokrasi saat ini.
Kritik Terhadap Praktik Nepotisme
Aidul Fitri Ciada Azhari secara tegas menyoroti praktik nepotisme dalam kebijakan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, untuk maju dalam Pilpres 2024. Dia menandaskan bahwa maklumat ini lahir sebagai respons atas keresahan terhadap kondisi demokrasi yang dianggap memprihatinkan dan berpotensi merugikan masa depan demokrasi di Indonesia.
Ancaman Terhadap Netralitas Penyelenggara Negara
Poin utama yang disoroti adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan secara massif akibat praktik politik yang tidak netral dari Penyelenggara Negara. Aidul Fitri Ciada Azhari juga merujuk pada kejadian besar-besaran pada tahun 1998 yang mengakibatkan lengsernya Presiden Suharto. UMS, sebagai salah satu kampus yang gigih dalam menyuarakan penolakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada masa itu, kini merasa perlu untuk kembali bersuara.
Panggilan untuk Mempertahankan Nilai Reformasi
Aidul Fitri Ciada Azhari menekankan bahwa ada upaya dari beberapa pihak untuk menghidupkan kembali praktik seperti nepotisme, kronisme, dan korupsi, yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan perjuangan mahasiswa serta dunia kampus di masa lalu. Dengan jelas, maklumat ini juga diarahkan untuk mengajak penyelenggara negara dan semua pihak terlibat untuk mempertahankan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Panggilan untuk Bersama-Sama Menjaga Kedaulatan
Aidul Fitri Ciada Azhari mengajak semua pihak, khususnya penyelenggara negara, untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjauhkan negara dari praktik yang membuatnya terasa seperti “urusan keluarga” dan mengubahnya menjadi “urusan bersama.” Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki hak yang sama sebagai pemegang kedaulatan.
Inti dari Maklumat Kebangsaan UMS:
- Kembali ke Nilai-Nilai Moral:
Elit politik diminta untuk kembali kepada nilai-nilai moral kebangsaan yang bersumber dari ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. - Kembalikan Kehidupan Demokrasi yang Adil:
Presiden dan elit politik diminta untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan, bukan hanya untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. - Tegakkan Supremasi Hukum:
Pemimpin pemerintahan dan aparatur hukum diminta untuk menegakkan supremasi hukum tanpa menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik, ekonomi pribadi, atau golongan, menjalankan hukum tanpa pandang bulu, dan tanpa partisan. - Profesionalitas dan Integritas Penyelenggara Pemilihan: Penyelenggara pemilihan umum dan lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi, diminta menjaga profesionalitas, integritas, dan imparsialitas guna mewujudkan pemilihan umum yang transparan, jujur, adil, dan demokratis.
- Netralitas Aparatur Sipil dan TNI/Polri: Aparatur sipil negara dan TNI/Polri diminta untuk tetap menjaga netralitas sebagai pelayan negara yang melayani seluruh rakyat tanpa kecuali.
- Kepentingan Bangsa di Atas Segalanya:
Presiden diminta untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan sesuai dengan Sumpah Jabatan sebagai Presiden, serta menghentikan praktik politik yang tidak netral demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis. - Pemilih Merdeka dan Berdaulat:
Seluruh rakyat Indonesia diajak untuk menjadi pemilih yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, keutamaan, serta saling menghormati pilihan masing-masing. - Menolak Praktik “Politik Uang”:
Seluruh rakyat diminta untuk menolak praktik “politik uang” dalam bentuk apapun, termasuk menolak penggunaan keuangan negara untuk kepentingan elektoral dalam bentuk bantuan sosial.
