Berita Dalam Negri, Senja News – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung disoroti oleh pengamat militer berkat aksinya yang melakukan pemantauan harga dan pasokan minyak goreng di pasar. Hal ini menurut pengamat sudah melampaui tugas dari seorang KSAD.
Beni Sukadis selaku Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia memberikan kritik keras terhadap tugas baru KSAD Dudung tersebut. Beni Sukadis mengingatkan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar, bukan mengurusi soal minyak goreng.
Beni menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pusat yang menjalankan tugas birokrasi, termasuk soal pemantauan minyak goreng tersebut. Sehingga ia memandang TNI tidak perlu ikut campur soal urusan minyak goreng tersebut.
Pengamat lain, yakni Hussein Ahmad selaku peneliti Imparsial, menuturkan bahwa personel TNI memang bisa saja ditugaskan membantu pemerintah sipil, bukan berdasarkan operasi mandiri. Bantuan dari TNI untuk pemerintahan sipil juga sifatnya bantuan semata, ungkat Hussein.
Hussein Ahmad mengingatkan bahwa yang dilakukan KSAD Dudung tersebut justru berpotensi bahaya, jika yang menugaskannya merupakan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelunya, KASD Dudung beralasan bahwa tindakannya memantau harga dan pasokan minyak goreng tersebut merupakan arahan dari Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagai informasi, Mentri Luhut saat ini yang ditunjuk Jokowi untuk menangani kasus minyak goreng.
Hussein menyarankan agar pemerintah tidak lagi memanfaatkan TNI untuk urusan sipil, karena dapat mengurangi nilai profesionalisme TNI. Pengamat politik tersebut meminta agar TNI hendaknya dibiarkan fokus untuk urusan mempertahankan kedaulatan negara.
Baca juga : Instagram Luncurkan Fitur Baru untuk Pencarian Anak Hilang
