Berita Mancanegara, Senja News – Pemerintah Filipina telah melayangkan protes terhadap China yang membuat larang sepihak perihal penangkapan ikan di Laut China Selatan. Selain itu, Filipina juga menilai China telah melakukan pelecehan dengan melakukan pelanggaran Yuridis yang dilakukan oleh pasukan Beijing.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Filipina mengaku terganggu oleh kapal-kapal China yang terus berpatroli di wilayah zona ekonomi ekslusif. Filipina mengungkapkan bahwa misi penelitian ilmiah kelautan bersama dan kegiatan eksplorasi energi yang terkena dampak oleh kapal-kapal China tersebut.
Filipina menuduh larangan penangkapan ikan di Lautan China Selatan tersebut merupakan larangan sepihak. Sebelumnya China membuat moratorium penangkapan ikan yang tujuannya adalah memastikan regenerasi stok ikan tetap terjaga.
Moratorium tersebut diterapkan di dalam zona ekonomi eksklusif Vietnam dan Filipina, yang dinilai oleh pihak Manila sebagai larangan sepihak. Hanya saja, protes yang dilayangkan Manila tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Kedutaan Besar China di Manila.
Kemlu Filipina mengungkapkan bahwa penjaga pantai China melakukan tindakan yang tidak konsisten, dan menurutnya juga jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran yuridiksi maritim Filipina.
Presiden terpilih Filipina yakni, Ferdinand Marcos diharapkan mampu mengambil sikap tegas dan menjadi penyeimbang hubungan China dengan Filipina yang mulai rumit tersebut.
Marcos sebenarnya sudah menegaskan bahwa dirinya akan mempertahankan wilayah kedaulatan dan mengambil sikap menentang terhadap gangguan yang dilakukan China.
Sebenarnya China dan Filipina memiliki hubungan yang sulit, bahkan jika berkaca secara historis. Dengan adanya klaim territorial Beijing serta perlakukan penjaga pantai China tersebut, membuat Filipina mulai gerah atas perlakuan Beijing.
Baca juga : Rafael Nadal Protes Soal Jadwal Bermain di Franch Open
