Berita Dalam Negri, Senja News – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menolak untuk membuka big data penundaan pemilu. Penolakannya tersebut dilakukan saat berdebat dengan massa aksi BEM UI (12/4/2022).
Massa aksi tersebut menemui Luhut di Balai Sidang UI, Depok. Luhut mengatakan bahwa mahasiswa tidak berhak menuntutnya. Ia berdalih bahwa memiliki hak untuk mengatakan tidak.
Seperti yang diketahui, sebelumnya Luhut pernah membuat pernyataan dihadap publik bahwa terdapat big data mengenai dukungan atas penundaan pemilu 2024. Hal ini tentunya mengundang pertanyaan besar bagi masyarakat.
Apa lagi dalam big data ia mengklaim bahwa terdapat 110 juta percakapan di media sosial terkait dukungan penundaan pemilu. Hal ini juga disampaikan oleh Cak Imin yang merupakan Ketua Umum PKB pada bulan Februari.
Tidak sebatas berdasarkan percakapan media sosial, bahkan Luhut mengklaim beberapa partai mendukung wacana tersebut. Beberapa partai tersebut di antaranya adalah Demokrat, Gerindra, serta PDIP.
Namun saat ini, ketiga partai politik tersebut justru sudah menolak penundaan pemilu tersebut. Bahkan, Luhut juga membuat pernyataan yang membuat banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.
Yaitu mengenai klaimnya bahwa rakyat tidak mau uang sebesar Rp110 trilium dipakai untuk menyelenggarakan pemilu. Padahal tidak ada jajak pendapat resmi yang dilakukan hingga memperoleh kesimpulan seperti itu.
Tidak heran jika ia terus didesak untuk membuka big data yang sebelumnya selalu dijadikan dasar pernyataannya tersebut. Sayangnya, hingga saat ini Luhut tetap menolak membuka big data.
Baca juga : Guru Ngaji di Banten Cabuli Murid yang Masih 10 Tahun
