Jakarta, Senja News – Wakil sekretaris jenderal DPP partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak membunuh demokrasi menggunakan isu pemindahan ibukota negara yang awalnya dari Jakarta ke Kalimantan timur bernama Nusantara.
Beliau mengatakan bahwa antara penyelenggaraan pemilu dengan pemindahan ibu kota negara merupakan dua hal berbeda. Jadi tidak ada hubungan sama sekali sehingga tidak boleh adanya pembunuhan demokrasi menggunakan isu pemindahan ibukota negara.
Beliau juga mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar mahal dengan tindakan membunuh demokrasi tersebut. Bahkan harga yang dibayar tersebut tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Sebab kekuasaan memang membuat seseorang ingin melakukan tindakan yang leluasa dan lebih besar.
Politikus Demokrat Meminta Semua Pihak Untuk Menghormati Konstitusi
Politikus Demokrat ini juga menyatakan bahwa seluruh pihak harus menghormati konstitusi yang telah disepakati di mana pemilu harus digelar selama 5 tahun sekali. Beliau juga menyatakan bahwa elit politik yang ingin membunuh demokrasi harus menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum untuk membersihkan syahwat politik.
Apalagi bulan Ramadhan akan tiba beberapa pekan mendatang. Bahkan ketua DPD partai Demokrat Kaltim juga berharap jika Ramadan bisa membuat para elit politik menjadi lebih bersih dari niatan jahat.
Sebelumnya Ahmad Nur Hidayat selaku generasi institut menduga wacana penundaan pemilu 2024 merupakan upaya agar proyek pembangunan ibukota Nusantara menjadi lancar. Dugaan ini sendiri muncul karena berdasarkan investigasi sejumlah organisasi masyarakat sipil menunjukkan banyak kali politik dan pengusaha berinvestasi di sana.
Padahal proses pembangunan ibukota negara baru memakan waktu lebih lama dari masa pemerintahan presiden Jokowi. Oleh sebab itu inilah beberapa respon dari para politikus mengenai isu IKN dan penundaan pemilu.
Baca juga : MUI Merespon Pernikahan Stafsus Jokowi Yang Beda Agama
