Jakarta, Senja News – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki dugaan terhadap dua mantan pejabat Kemenkeu meminta upah dalam mengurusi DID (dana intensif daerah) Tabanan. Keduanya adalah Yaya Purnomo dan Rifa Surya.
Pada konferensi pers, Kamis (24/03/2022), Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa kedua pejabat tersebut meminta sejumlah uang untuk upah. Mereka menyebutnya sebagai dana adat istiadat.
Permintaan tersebut melalui I Dewa Nyoman Wiratmaja (IDNW), yaitu dosen sekaligus staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan yang mengurus DID. Selanjutnya permintaan diteruskan pada mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti (NPEW), dan telah disetujui.
Adanya persetujuan tersebut membuat KPK menetapkan keduanya serta Rifa Surya sebagai tersangka. Sementara itu, kasus sendiri telah dimulai sejak Agustus 2017 ketika Bupati Tabanan 2010-2021 meminta pengajuan DID senilai Rp64 miliar pada pemerintah pusat.
Dalam merealisasikannya, NPEW memerintahkan IDNW menyiapkan administrasi pengajuan dana untuk DID serta berkomunikasi dengan beberapa pihak agar usulan diterima. Lili juga menambah, NPEW menemui Yaya Purnomo dan Rifa Surya yang diduga mengawal dana DID.
Nilai upah tersebut ditentukan oleh Yaya dan Rifa, diduga sebantak 2,5 persen alokasi dana DID yang didapatkan Kabupaten Tabanan pada tahun anggaran 2018. Lili menambahkan, uang diserahkan bertahap pada Agustus – Desember 2017 di salah satu hotel Jakarta.
Hingga saat ini penyidik masih mendalami aliran dana dari pihak lain yang juga diduga memiliki andil dalam pengurusan dana DID Tabanan. Sementara itu, NPEW dan IDNW sebagai pihak pemberi kini menjadi tersangka.
Baca juga : Pimpin Rapat NATO, Joe Biden Membahas Konflik Rusia-Ukraina
